Lacakjambi.com|Tanjab Timur– DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (18/07/2025).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjabtim Zilawati di ruang sidang utama DPRD. Hadir dalam rapat tersebut Wabup Muslimin Tanja, unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta segenap anggota legislatif dan undangan lainya.
Kelima fraksi yang menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut, antara lain Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Gerindra, serta satu fraksi gabungan. Secara umum, seluruh fraksi menerima laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025, dengan berbagai catatan dan rekomendasi.
Fraksi PAN: Koordinasi Antar OPD dan Pengurangan SILPA
Fraksi PAN menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program. Selain itu, mereka meminta agar perencanaan dilakukan secara matang guna meminimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).“Jangan menganggarkan kegiatan yang diragukan selesai dalam tahun anggaran. Kegiatan yang terdampak efisiensi pada APBD murni agar bisa dialokasikan kembali dalam APBD perubahan ini,” ujar juru bicara Fraksi PAN dalam penyampaiannya.
Fraksi Golkar: Fokus Program Prioritas dan Efisiensi Anggaran
Fraksi Golkar menyoroti perlunya belanja daerah diarahkan pada program strategis dan produktif, terutama sektor infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan pertanian.“Kami sepakat bahwa setiap rupiah dalam anggaran harus memiliki output dan outcome yang terukur serta berdampak langsung ke masyarakat. Hindari belanja seremonial,” tegas Fraksi Golkar, yang juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPRD dan TAPD atas kerja keras dalam penyusunan perubahan KUA-PPAS 2025.
Fraksi NasDem: Optimalkan Realisasi Anggaran dan Antisipasi Karhutla
Fraksi NasDem mendorong OPD dengan serapan anggaran rendah untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Mereka juga menekankan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau.“Kami meminta BPBD dan Satpol PP untuk bersinergi dengan perusahaan di wilayah Tanjabtim dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang disampaikan pada Mei lalu,” ujar juru bicara Fraksi NasDem.
Fraksi Gerindra: Jaga Pelayanan Dasar dan Evaluasi PPDB
Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja Banggar dan TAPD dalam pembahasan KUA-PPAS. Namun mereka mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor pelayanan dasar masyarakat.“Jangan sampai efisiensi menjadi alasan pemangkasan program pelayanan penting. Kami juga meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi hasil penerimaan siswa baru, terutama sekolah negeri yang peminatnya rendah,” jelas Ketua Fraksi Gerindra, Ambok Acok.
Gerindra juga meminta agar tidak ada pembangunan fisik berskala besar di APBD perubahan 2025, mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas.
Kelima fraksi sepakat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025. Pemerintah daerah diminta segera menyusun dan menyampaikan Rancangan Perubahan APBD 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Rapat Paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD dalam memastikan perencanaan anggaran daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal terkini.(Red)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari.
